Perjuangan Belum Berakhir Anak Muda

Anak-anak muda selamanya adalah energi peradaban yang mengalirkan sungai sejarah. Setiap kali energi itu meledak, sejarah segera mencatat peristiwa-peristiwa dan langit menjadi saksi. Sebuah lembaran kehidupan baru dari buku sejarah manusia telah dibuka. Sejarah adalah catatan statistik tentang denyut hati, gerak tangan, langkah kaki, dan ketajaman akal.

Sejarah anak-anak muda adalah sejarah perlawanan dan pembelaan. Sebelum kemerdekaan, anak-anak muda Indonesia bangkit menyatukan bangsa dan melawan penjajahan serta merebut kemerdekaan. Namun setelah merdeka, mereka bangkit melawan penguasa tiran dan diktator serta membela rakyat dari penindasan sosial, ekonomi, dan politik.

Perlawanan dan pembalasan adalah energi peradaban, dan energi itu lahir dari kegelisahan. Namun, dari manakah kegelisahan itu tercipta? Dari idealisme yang terpasung di alam kenyataan. Maka, setiap kali janji kemakmuran terpasung yang menyengsarakan rakyat, suara keadilan terbungkam dalam tirani kekuasaan atau kebebasan ditindas kediktatoran, setiap kali itu pula ada kegelisahan yang meresahkan jiwa anak-anak muda dan mencabut semua kenyamanan hidup mereka. Maka mereka bergerak dan segera berdiri di garis depan menyambut panggilan sejarah.

GERAKAN REVOLUSIONER ANAK MUDA...!!

Saya mengidamkan satu gerakan revolusioner kaum muda Pandeglang melawan korupsi yang semakin merajalela. Tiba saatnya kaum muda beranjak dan bersatu.

Kita sulit meletakkan harapan pada pejabat2 korup yg sekarang memegang kekuasaan. Para aparat Penegak Hukum dan kaum birokrat sekarang ini enggan menggilas korupsi, karena mereka telah terkontaminasi polusi korupsi. Kabupaten Pandeglang ini butuh kaum muda demi memerangi korupsi.

Karena itu kaum muda, andalah yang sekarang ada di atas pentas sejarah, layak berpadu mengikis korupsi. Saatnya mengukir sejarah baru kaum muda di Pandeglang yang kita cintai ini.

Dungu dan Bebalnya Bupati Dimyati Natakusumah

Dungu dan Bebalnya Bupati Dimyati Natakusumah

Ini cerita yang lazim diketahui masyarakat Pandeglang: selain kasus suap 200 Milyar yang masih menggantung, kini ada dua cerita penyelewengan yang dilakukan oleh Bupati Pandeglang Dimyati Natakusumah berkaitan dengan istrinya Irna Narulita yang menjadi Caleg DPR RI dari PPP. Pertama, dia meminta Kepala Diknas untuk mendukung istrinya. Lalu Kepala Diknas memerintahkan bawahannya untuk mendukung atasannya itu. Dengan dalih pembinaan, Kepala Diknas dan dibantu Kepala UPT mengumpulkan guru-guru di setiap kecamatan untuk mendukung dan mengkampanyekan istri bupati itu. Tak hanya itu, Kepala Diknas ini mengancam akan memutasikan guru dan bawahannya ke daerah terpencil di Pandeglang jika tak mendukung atasannya.

Kedua, bupati memerintahkan camat untuk terlibat penuh dalam menyosialisasikan istrinya. Bupati Pandeglang menjadikan para camat sebagai tim sukses Irna Narulita. Lalu camat memerintahkan aparat kecamatan dan Satpol PP untuk memajang baliho di setiap sudut kota dan desa, dan menempelkan stiker istri bupati itu di setiap pintu rumah penduduk. Selain itu, camat memerintahkan para kepala desa untuk sepenuh hati mendukung istri bupati itu. Camat pun mengancam tidak akan memberikan bantuan pembangunan desa jika tidak mendukung atasannya.

Dengan cerita di atas, kita dapat memahami bahwa betapa dungu dan bebalnya Bupati Pandeglang ini. Paling tidak ada dua hal yang mendasar ketika menyebut dua kata kasar tersebut. Pertama, Bupati Pandeglang tidak berusaha untuk memberikan pendidikan politik yang baik untuk masyarakat. Ia tidak berupaya untuk mencerdaskan dan mendidik masyarakat, malah memanfaatkan kebodohan mereka. Ia membiarkan masyarakat Pandeglang tidur terlelap dalam kebodohan dan kebohongan, dan dengan begitu dia dengan mudah menancapkan taring kekuasaannya. Ia menerapkan Machiavellisme dalam pola kekuasaannya.

Sekedar melihat ke belakang, sudah lazim diketahui masyarakat Pandeglang bahwa Bupati Dimyati tidak memiliki visi pendidikan yang jelas. Kita tidak pernah mendengar program pendidikan di Pandeglang yang mengarah pada peningkatan kualitas guru, program yang mengarah pada pengembangan minat dan bakat siswa, tidak pernah ada keinginan bupati untuk mengembangkan teknologi dan informasi (TI) di sekolah, dan tidak pernah mendengar program beasiswa bagi masyarakat yang pintar tapi tidak mampu. Paling-paling kita mendengar program pemisahan kelas (laki-laki dan perempuan) dan program pemakaian jilbab (wajib jilbab) di sekolah, program penghijauan (pengecatan warna hijau) di setiap bangunan sekolah, program pemasangan baliho (foto bupati dan istrinya) di gerbang masuk sekolah, dst. Selain itu, program pendidikan Bupati Pandeglang lebih mengutamakan pada proyek pembangunan infrastruktur pendidikan meski hasilnya jarang yang maksimal. Dengan demikian, tak ada gebrakan pendidikan yang dilakukan Bupati Pandeglang untuk mencerdaskan dan membangun masyarakatnya. Yang ada dalam pikiran orang nomor satu di Pandeglang itu hanyalah proyek yang menguntungkan diri dan keluarganya.

Kedua, Bupati Pandeglang berupaya menguasai seluruh kekuatan birokrasi di sekelilingnya. Palu kekuasaan senantiasa digenggam untuk menghancurkan sendi demokrasi di daerah yang sudah dimulai semenjak reformasi. Karena itu, tak ada satupun pejabat di Pandeglang yang berani mengkritik pimpinannya itu. Ia menciptakan sebuah pemerintahan yang menakutkan, persis seperti yang dilakukan rezim komunis Sovyet di era Stalin. Ia tak segan memutasikan bawahannya jika berani melawan kebijakannya, dan sekaligus tak malu menempatkan orang-orang yang tidak profesional di tempat strategis asalkan mau membebek kepadanya. Contoh kongkrit: pejabat Bintal (bimbingan mental) menjadi Kasie PLS, camat menjadi Kepala Diknas, dan seterusnya. The wrong man on the wrong place. Selain itu, ia berupaya menghegemoni kekuatan sosial kemasyarakatan. Ia memerintahkan bawahannya untuk mengiming-imingi tokoh masyarakat (kiyai, ustad, dst) di perkampungan untuk mendukung kebijakannya yang tidak mencerdaskan. Karena itu banyak tokoh masyarakat—karena ketidaktahuannya—selalu terpesona dengan kebijakannya itu.

Apakah ini musabab dari otonomi daerah sehingga menjadikan Bupati Pandeglang bertindak semena-mena? Ya, kita tunggu saja kehancurannya….

Semoga kau Tak Tuli Tuhan
Pandeglang, begitulah nama Kabupatenku ini.. Kota santri, begitulah lmej yg pertama terbesit dalam setiap pemikiran orang-orang begitu mendengar nama Kabupaten Pandeglang, Namun semua itu hanyalah sepenggal cerita klasik hasil dari buah pemikiran & karya para pendahulu Qita.. Ulama, begitulah gelar ini begitu lazim di sebut bagi seseorang yang d anggap mengetahui & paham akan sebuah Ilmu tetang ke islaman... Namun ditengah kondisi Pandeglang kini, semua itu hanyalah sebuah sebutan yang tidak ada parameternya. Kaum Ulama, di mana Komunitas ini yang seharusnya menjadi penyeimbang sekaligus sebagai Pengontrol dalam setiap kepemimpinan & kebijakan Umaro (Bupati selaku kepala daerah) , kini justru malah menjadi alat kekuasaan yang d gunakan oleh Umaro (Bupati) di dalam memuluskan kebijakan yang bukan sebagai kapasitasnya sebagai Kepala Daearah melainkan sebagai Ketua Partai Politik, Sungguh ironis, miris dan bahkan sadis memang cara-cara yang di gunakan oleh sang BUPATI di dalam memuluskan setiap rencananya, d mana Peran Sentral n ketokohan Ulama di jadikan kekuatan Politiknya, masuk akal memang d mana Peran sentral, ketokohan & figur ulama begitu melekat di tengah-tengah masyarakat Pandeglang, Para ulama bagaikan kerbau yang di cocoki hidungnya yang sangat manut n tunduk kepada sang Bupati, bagaimana tidak, sang Bupati terlalu jauh menyalah gunakan kekuasaannya (abuse Of Power), bantuan-bantuan ke agamaan yang berasal dari kas daerah (APBD PANDEGLANG) di kemas seolah-olah seperti bantuan yang digelontorkan dari saku Pribadi sang Bupati, kamuflase ini begitu lazim di gunakan sang bupati di dalam menarik simpati n empati Ulama n Masyarakat Pandeglang, khususnya daerah Pandeglang "Selatan" yang kurang akan akses sebuah informasi...

ALAM BAWAH SADAR PEJABAT PANDEGLANG

ALAM BAWAH SADAR PEJABAT PANDEGLANG

KONDISI PANDEGLANG SAAT INI SANGAT MENGUNDANG REAKSI KERAS BANYAK PIHAK, SELAIN MASYARAKAT PANDEGLANG PADA UMUMNYA, JUGA TOKOH-TOKOH PANDEGLANG YANG BERDOMISILI DI LUAR KOMPETENSI WILAYAH HUKUM PANDEGLANG.. RANGKAIAN AKSI YANG DILANCARKAN BAIK OLEH CIVITAS AKADEMIS KALANGAN KAMPUS MAUPUN ORGANISASI-ORGANISASI KEMASYARAKATAN. AGENDA DAN TUNTUTAN AKSI MEREKA SUDAH MULAI JELAS & MENGERUCUT, YAKNI MENUNTUT SANG BUPATI DIMYATI NATAKUSUMAH UNTUK MUNDUR DARI JABATANNYA. RANGKAIAN AKSI YANG DILAKUKAN OLEH AKTIFIS - AKTIFIS TERSEBUT MENDAPAT BERBAGAI RESPONS YANG BERAGAM, ADA YANG MENGHARDIKNYA, MENGOLOK-OLOK, BAHKAN ADA PULA YANG MENDUKUNGNYA, JIKA DILIHAT DARI TEORI RELATIVITAS & OBJEKTIFITAS, TENTU TUNTUTAN MEREKA ADALAH SUARA HATI NUARANI YANG TANPA DI DASARI OLEH KEPENTINGAN KELOMPOK MANAPUN, KARENA INILAH KENYATAANNYA BAHWA SANG BUPATI YANG BERLATARBELAKANG SEBAGAI PENGUSAHA TIDAK BECUS MENJALANKAN RODA PEMERINTAHAN SERTA KERAP KALI KEBIJAKAN SANG BUPATI BERSIFAT OTORITER, HAL INI JELAS TERBUKTI DENGAN TUNDUK & TAATNYA PARA PEGAWAI NEGERI SIPIL KHUSUSNYA PARA PEJABAT ESELON II DAN III, DISAAT KEBIJAKAN BUPATI BERSEBRANGAN DENGAN HAJAT HIDUP ORANG BANYAK & KELUAR DARI NILAI-NILAI KEMANUSIAAN, MEREKA MASIH TETAP MILITAN MEMBELA SANG BUPATI, BUKAN KARENA MEREKA TIDAK TAHU AKAN KEPICIKAN SANG BUPATI, MELAINKAN MEREKA TAKUT JIKA KARIR MEREKA TERHEMPAS, MEREKA (PARA PEJABAT ANTEK-ANTEK BUPATI) TAHU DI DALAM KETIDAKTAHUANNYA BAHWA INI HANYALAH SEBUAH REZIM YANG DALAM HITUNGAN TAHUN AKAN SEGERA BERAKHIR, INI HANYALAH PERIODEISASI KEPEMIMPINAN, KARENA UNUTK JABATAN SEBAGAI KEPALA DAERAH SUDAH JELAS TERMAKTUB DALAM KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN, YAKNI MAKSIMAL HANYA 10 TAHUN.. SANGAT DISAYANGKAN MEMANG DENGAN TINGKAH POLA YANG DILAKUKAN PEJABAT PANDEGLANG SAAT INI, MEREKA TIDAK SADAR POSISI BAHWA MEREKA ADALAH ABDI NEGARA, YANG BERTUGAS BUKAN TUK SEBAGAI PELINDUNG SANG BUPATI, MELAINKAN SANG PENGAYOM MASYARAKAT. KEMBALI PADA KONTEKS AKSI UNJUK RASA YANG DILAKUKAN PARA AKTIFIS,AKSI MORAL,YANG DILAKUKAN MEREKA SEOLAH - OLAH TIDAK ADA ARTINYA JIKA PARA PEJABAT DI KABUPATEN PANDEGLANG MASIH BERSIKAP SEPERTI URAIAN DI ATAS BUKAN TIDAK MUSTAHIL AKAN MENIMBULKAN REAKSI ANARKIS DARI MASYARAKAT YANG SUDAH JEMU, LELAH & BOSAN DENGAN KEMUNAFIKAN YANG TERJADI SAAT INI, QITA TENTU INGAT DENGAN APA YANG TERJADI DI PROVINSI SUMATERA UTARA DEWASA INI, BUKAN TIDAK MUSTAHIL & TIDAK MUNGKIN JIKA PARA PEJABAT MASIH BERSIKAP MASIF SEPERTI SAAT INI, AKSI ANARKIS SEPERTI DI SUMATERA UTARA YANG MENEWASKAN KETUA DPRD, AKAN TERULANG DI PANDEGLANG.. INI BUKANLAH ANCAMAN, TETAPI HANYA BERSIFAT PREDIKSI DARI KEJEMUAN & KEBOSANAN YANG SAAT INI DIRASAKAN MASYARAKAT PANDEGLANG..... MARI KITA RENUNGKAN KAWAN.....................

HARUSKAH MERUBAH IDENTITAS

HARUSKAH MERUBAH IDENTITAS